Pulau sumba setelah Kolonial

Home > Sejarah Sumba > Setelah Kolonial Secara resmi masa pemerintahan Belanda di Indonesia berakhir pada tanggal 8 Maret 1942 dengan di tandatanganinya penyerahan kekuasaan kepada Jepang di lapangan terbang Kalijati, Jawa Barat. Belanda takluk kepada Jepang sebagai akibat langsung kekalahan pasukan sekutu dari pasukan as dalam paruh pertama Perang Dunia II. Masa Pemerintahan Jepang di Indonesia singkat saja, hanya 3,5 tahun, dan dalam masa sesingkat itu Jepang nyaris tak melakukan perubahan apapun terhadap sistem pemerintahan yang telah ditetapkan Belanda, hanya nama-namanya saja yang diubah ke dalam bahasa Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang pulau Sumba kembali menjadi satu afdeling yang disebut Sumba Ken. Sumba Ken terbagi menjadi dua bagian yaitu Tobu Sumba Bunken (Sumba Timur) dengan ibukota Waingapu, dan Sebu Sumba Bunken (Sumba Barat) dengan ibukota Waikabubak. Militer Jepang yang hadir di pulau Sumba adalah Angkatan Laut dan Angkatan Darat, yang dikonsentrasikan pada wilayah-wilayah yang akan dijadikan lapangan udara seperti Kawangu (dekat Mau Hau), Tilikadu (Melolo) dan Kererobo (dekat Tambolaka). Untuk memuluskan pembangunan prasarana militer Jepang seperti lapangan terbang, parit dan jembatan, ribuan penduduk diwajibkan bekerja paksa dalam suasanan yang amat menekan, sehingga banyak diantara mereka yang harus kehilangan nyawa. (Pura Woha: 2008) Seperti mulanya, akhir pemerintahan Jepang di Indonesia juga merupakan akibat langsung PD II yang akhirnya berbalik arah, pasukan as dikalahkan pasukan sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang dipaksa menyerah tanpa syarat setelah Amerika menjatukan bom atom di dua kota besar Hiroshima dan Nagasaki. Dengan kekalahan ini, pasukan Jepang yang berada di seantero negeri segera ditarik mundur, begitu pula dengan yang ada di Sumba. Pemerintahan Jepang segara diambil alih oleh sekutu. Rombongan sekutu yang diwakili oleh Australia masuk ke Sumba pada bulan November 1945, dan seperti yang terjadi di belahan lain Indonesia, mereka dibocengi oleh Belanda yang ingin kembali berkuasa. Namun tentu tidak semudah itu karena bangsa Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 terus mengadakan perlawanan. Dengan niat memperlemah perlawanan rakyat dan mempermudah kontrolnya, Belanda berusaha mengkotak-kotakkan wilayah Indonesia ke dalam beberapa negara bagian, atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘negara-negara boneka’. Salah satunya adalah Negara Indonesia Timur dan Sumba tergabung didalamnya. Tetapi bangsa Indonesia tetap kokoh menuntut kemerdekaan yang akhirnya bisa direbut kembali lewat sejumlah pertempuran dan negosiasi. Yang terbentuk setelah itu adalah Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1945) lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia (17 Agustus 1950). Ada pun Sumba, sebagai bagian dari republik yang baru terbentuk itu, senantiasa mengikuti dinamika perubahan yang terjadi. Pada awalnya Sumba merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara yang antara lain mencakup pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, Timor, Rote, Sabu dan lain-lain. Lalu, seiring terjadinya pemekaran Nusa Tenggara menjadi tiga provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka Sumba, dengan pertimbangan kesamaan agama mayoritas yang menjadi dasar penggolongan provinsi baru, menjadi bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kala itu ada 12 Kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur. Keduanya diresmikan pada tanggal 13 Desember 1958.